foto utama IMG_2848

Jakarta, Media AAIPI – Satu hari setelah penyelenggaraan Workshop Perangkat Profesi AAIPI untuk APIP di Lingkungan Pemerintah Pusat, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) kembali menggelar workshop dengan judul Implementasi Pedoman Telaah Sejawat AAIPI. Workshop yang digelar pada hari Rabu, 13 Mei 2015 ini masih bertempat di Aula Rapat Lantai 11 Gedung Djuanda 2 Kementerian Keuangan – Jakarta Pusat. Tercatat sejumlah 28 peserta menghadiri acara workshop tersebut yang berasal dari APIP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai berikut:

  1. Kementerian Dalam Negeri;
  2. Kementerian Luar Negeri;
  3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
  4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  6. Kementerian Keuangan; dan
  7. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Workshop ini merupakan pendalaman materi dari salah satu perangkat profesi yang telah dikenalkan melalui Workshop Perangkat Profesi AAIPI, yaitu Perangkat Profesi Pedoman Telaah Sejawat. Workshop dibuka dengan sambutan oleh Bapak Roberth Gonijaya selaku Inspektur VII Itjen Kementerian Keuangan. Mengawali sambutannya, Bapak Roberth mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan para APIP untuk bisa meluangkan waktu mengikuti jalannya workshop. Berbicara mengenai manajemen kualitas, beliau menyampaikan bahwa standar adalah ukuran mutu minimum sehingga bila kita telah memenuhi standar sebenarnya kita baru memenuhi ukuran mutu minimumnya saja. Untuk itu beliau mendorong masing-masing APIP untuk bisa berkinerja melebihi ukuran standar dan mengembangkan/meningkatkan lagi standar yang sudah ada. Saat berbagi pengalaman pada unit kerjanya, beliau bercerita bahwa tiap tahun di Itjen Kementerian Keuangan sendiri terdapat reviu penerapan standar. Hasil reviu ini kemudian menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana tiap tahun IKU atas hasil reviu ini pun terus dinaikan nilainya. Itu adalah sedikit gambaran dari apa yang dilakukan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan standar yang sudah ada. Aspek lain yang juga tak kalah penting dari reviu penerapan standar melalui peer review (telaah sejawat) ini adalah adanya kegiatan untuk meyakinkan apakah standar sudah benar-benar dijalankan atau belum. Terkait dengan ketentuan dalam Pedoman Telaah Sejawat AAIPI agar reviu antar APIP dilakukan minimum 3 tahun sekali, ini yang harus dipikirkan mekanismenya karena jumlah APIP yang banyak dan adanya keterbatasan kapasitas APIP dalam melakukan reviu sehingga memang di awal diperlukan training yang banyak. Pak Roberth pun kemudian mengakhiri sambutannya dengan pesan selamat menikmati workshop dan semoga workshop bermanfaat bagi pribadi dan organisasi.

Maju sebagai penyaji/narasumber dalam diskusi panel adalah Ibu Raida dan Bapak Yoga Firmanaji.  Kedua penyaji diketahui saat ini bekerja sebagai Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Itjen Kementerian Keuangan dan ikut berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Telaah Sejawat AAIPI yang sekarang telah ditetapkan. Diskusi panel berlangsung selama dua sesi. Sesi pertama adalah Pembahasan Materi Pedoman Telaah Sejawat oleh Ibu Raida. Sesi kedua adalah Simulasi Telaah Sejawat yang diasistensi oleh Bapak Yoga Firmanaji. Sesi Simulasi Telaah Sejawat sendiri diberikan dengan menggunakan rekayasa contoh kasus Piagam Audit untuk ditelaah kesesuaiannya dengan penerapan Standar Audit No. 1000. Begitu pula halnya dengan simulasi atas penerapan Standar Audit lainnya  No. 1200, 3200, dan 3300.

Metode diskusi yang interaktif mengundang banyak pendapat, masukan, dan pertanyaan dari para peserta. Salah satu peserta yang ikut meramaikan diskusi adalah Bapak Pratomo dari Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bapak Pratomo mempertanyakan legal standing dari Pedoman Telaah Sejawat sehubungan dengan adanya Permenpan tentang Kendali Mutu Audit yang sebenarnya secara substantif memiliki isi yang hampir sama. Diantara keduanya, beliau menanyakan yang mana yang harus diikuti. Selain itu, beliau juga meminta untuk dibagikan pengalaman yang selama ini telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Keuangan terkait penilaian Telaah Sejawat oleh Inspektorat VII.

Peserta lain yang juga ikut meramaikan diskusi adalah Ibu Zulaimah. Selaku Inspektur BPOM, Ibu Zulaimah bercerita tentang kondisi APIP di lingkungan beliau serta hasil penilaian IACM atas unit kerja APIP yang beliau pimpin. Dengan kerendahan hati, beliau menanyakan langkah kerja yang harus dilakukan serta memohon bantuan kepada rekan-rekan sejawat di AAIPI agar BPOM dapat meningkatkan level hasil penilaian IACM-nya. Atas beberapa komentar dan pertanyaan yang diajukan oleh para peserta ini, para penyaji pun mengemukakan tanggapannya.

Terkait pertanyaan Bapak Pratomo tentang dualisme Permenpan dengan Peraturan AAIPI, penyaji berpendapat memang Permenpan tentang standar audit, pedoman kendali mutu, dan kode etik sudah hadir lebih dahulu bahkan sebelum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) terbentuk. AAIPI yang merupakan amanah PP 60/2008 baru dikukuhkan pada tanggal 30 November 2012 dan tiga perangkat profesinya baru ditetapkan pada tanggal 24 April 2014. Nah ini menjadi timbul pertanyaan karena kita punya Permenpan yang belum dicabut. Oleh karenanya, saat ini kami sudah mengirim surat ke Menpan untuk mengeluarkan surat edaran tentang Pemberlakuan Perangkat Profesi dari AAIPI ini dan pencabutan Permenpan tersebut. PP 60/2008 telah jelas menyebutkan bahwa standar audit, kode etik, dan pedoman telaah sejawat dibentuk oleh asosiasi profesi. Dahulu, Permenpan dikeluarkan karena belum ada asosiasi dan perangkat profesinya.

Atas permintaan sharing pengalaman di Itjen Kementerian Keuangan terkait penilaian telaah sejawat oleh Inspektorat VII, penyaji menceritakan bahwa dalam penilaian itu yang direviu adalah Itjen secara keseluruhan dan masing-masing Inspektoratnya. Inspektorat VII sudah memiliki tools untuk pembobotan unsur-unsur dalam penilaian ini. Nilai hasil reviu ini kemudian dijadikan IKU, termasuk IKU Inspektur Jenderal dan IKU Inspektur-Inspekturnya. Dengan demikian, Menteri juga dapat mengetahui pencapaiannya. Menjadikan ini sebagai IKU adalah salah satu strategi yang kami lakukan untuk mendorong kinerja karena sekarang semua orang inginnya IKU-nya hijau. Cara ini ternyata cukup efektif untuk menarik perhatian pimpinan. Tetapi memang dalam penerapan ini, kami menggunakan pendekatan rewards. Tim audit terbaik berdasarkan hasil reviu kita berikan penghargaan, namun tim terburuk tidak kami berikan punishment.

Menanggapi permintaan petunjuk dari Ibu Zulaimah untuk dapat meningkatkan level IACM pada unit APIP-nya di BPOM, penyaji berpendapat bahwa IACM tidak hanya menilai kita, namun IACM memaksa kita membuat roadmap. Banyak yang harus dipersiapkan karena untuk naik ke level yang lebih tinggi, lingkungan kita pun harus mendukung. Inilah kesulitannya.

Sebelum menutup workshop, penyaji menceritakan perkembangan terkait implementasi telaah sejawat di asosiasi. Sampai dengan saat ini, asosiasi sendiri masih belum punya perangkat/peraturan untuk implementasi telaah sejawat tersebut. Selama ini, biasanya asosiasi masih mengundang/menawarkan kepada masing-masing APIP bila ada yang bersedia untuk dilakukan telaah sejawat. Workshop kemudian ditutup dengan makan siang dan ramah tamah antar peserta.

 

Comments


Add Comment