foto utama DSCF5211 - resized

Jakarta, Media AAIPI – Selasa, 12 Mei 2015 menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Pusat. Pada hari itu, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan Workshop Perangkat Profesi AAIPI bagi tujuh APIP di lingkungan Pemerintah Pusat. Bertempat di Aula Rapat Lantai 11 Gedung Djuanda 2 Kementerian Keuangan – Jakarta Pusat, sebanyak 65 peserta menghadiri workshop tersebut. Ketujuh unit kerja APIP yang menjadi peserta adalah APIP dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berikut ini:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. Kementerian Perdagangan;
  3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  4. Kementerian Pariwisata;
  5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
  6. Kementerian Keuangan; dan
  7. Badan Pusat Statistik (BPS).

Acara dibuka dengan penyampaian kata sambutan oleh Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA selaku Inspektur VII Itjen Kementerian Keuangan. Pak Roberth dalam sambutannya mengatakan bahwa workshop kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Selain Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga turut menyelenggarakan workshop serupa bekerja sama dengan AAIPI. Pak Roberth kemudian menjelaskan bahwa tujuan digelarnya workshop ini yaitu untuk mengenalkan tiga produk perangkat profesi AAIPI yang telah disahkan dan diberlakukan pada April 2014 lalu. Ketiga perangkat profesi tersebut adalah Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Lebih jauh, Pak Roberth juga menegaskan perlunya memiliki perangkat profesi karena setiap profesi pasti punya perangkat (standar atau kode etik) dan perangkat itulah yang menjadi ciri khas profesi. Namun ada satu hal dari perangkat AAIPI yang tidak dimiliki profesi lain, yaitu peer review melalui Pedoman Telaah Sejawat. Mekanisme telaah sejawat ini ditujukan untuk menilai apakah standar dan kode etik sudah dijalankan.

Selepas pembukaan, acara dilanjutkan ke Diskusi Panel yang dimoderatori oleh Nursevianto Tahier, S.E., Ak., M.Ak., CA, QIA. Pria yang akrab disapa Pak Nur ini adalah Auditor Madya pada Itjen Kementerian Keuangan. Dalam perkenalan singkatnya, Pak Nur sempat mengutarakan bahwa banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia auditor. Misalnya, saat ini sudah dikenal adanya istilah Auditor Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN), kemudian juga ada Auditor Terumbu Karang dan sebagainya. Beliau berharap agar perkembangan-perkembangan yang ada ini dapat ditangkap dan menjadi bahan penyempurnaan untuk asosiasi dalam menjalankan perannya.

Berlanjut ke acara pemaparan perangkat profesi, tiga narasumber pun sudah disiapkan untuk mengenalkan tiga perangkat profesi ke para peserta. Ketiga narasumber tersebut adalah Drs. Yanto Sugianto, Ak., M.M. (Inspektur II pada Itjen Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah) selaku Pemapar Perangkat Kode Etik, Rini Wartini, Ak., CA (Kepala Bidang Program dan Sertifikasi pada Pusat Pembinaan JFA BPKP) selaku Pemapar Perangkat Standar Audit Intern, dan Raida, Ak., M.Sc. (Auditor Madya pada Itjen Kementerian Keuangan) selaku Pemapar Perangkat Pedoman Telaah Sejawat. Ketiga pemapar yang sudah berpengalaman tersebut juga diketahui turut berpartisipasi selama proses penyusunan ketiga perangkat profesi AAIPI tersebut.

Selama pemaparan, Bu Rini sempat menceritakan proses penyusunan Standar Audit Intern yang mengambil referensi dari banyak sumber, termasuk Standar Audit Permenpan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK, Standar Audit Intern Kementerian Keuangan, IPPF (International Professional Practices Framework – Kerangka Konseptual yang dikembangkan oleh The IIA), serta sumber-sumber lainnya. Dari sekian banyak sumber referensi tersebut, sumber dari IPPF-lah yang menjadi acuan utama penyusunan standar. Hal ini sesuai dengan arah reformasi birokrasi yang jelas menegaskan bahwa APIP kita harus berkelas internasional sehingga referensi yang digunakan pun diutamakan mengadopsi yang world-class. Pesan Bu Rini sebelum menutup pemaparannya adalah bahwa standar audit ini merupakan living document sehingga ini menjadi sangat dinamis dan bukan harga mati. Standar Audit akan menyesuaikan dengan perkembangan pengawasan, terus disempurnakan, dan terus dijalankan.

Setelah Standar Audit Intern, sosialisasi berlanjut ke pemaparan kode etik. Namun sebelum melangkah ke materi, Pak Yanto menjelaskan hal ihwal untuk apa kode etik auditor disusun. Tujuan penyusunan kode etik sesuai paparan beliau ada empat, yaitu (1) untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah; (2) untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya; (3) untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan (4) untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, Pak Yanto pun menyampaikan bahwa kode etik ini mengatur mana yang boleh dan tidak boleh sehingga dapat dikatakan tingkatannya lebih tinggi/ketat dibandingkan membedakan yang salah dan yang benar.

Perangkat profesi yang terakhir dipaparkan adalah Pedoman Telaah Sejawat. Bu Raida sebagai pemapar mengawali presentasinya dengan menjelaskan latar belakang perlunya program penjaminan dan pengembangan mutu sebagai jawaban atas tuntutan para stakeholders atas kualitas APIP. Hal inilah yang melatarbelakangi kebutuhan akan telaah sejawat sebagai bagian dari penilaian ekstern pada program penjaminan dan pengembangan mutu. Pada penjelasannya, Bu Raida menceritakan bahwa sebenarnya terdapat tiga cara penilaian ekstern, yaitu (1) sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, seperti Kantor Akuntan Publik; (2) penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan (3) telaah sejawat oleh APIP lainnya. Namun akhirnya asosiasi memutuskan memilih cara yang ketiga karena dirasakan lebih efisien dan hemat biaya.

Setelah ketiga perangkat profesi selesai dipaparkan, panel dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab para peserta. Diskusi berjalan cukup ramai mengingat antusiasme yang besar dari para peserta dalam memberikan pertanyaan atau pendapat. Berikut adalah ringkasan pertanyaan para peserta beserta tanggapan dari para narasumber:

  1. Pak Indra, Itjen Kementerian Hukum dan HAM

Pertanyaan/Komentar:

a.    Bagaimana mekanisme levelling dalam IACM? Tools yang digunakan seperti apa? Evaluasinya seperti apa, apakah level-nya bisa turun?

b.    Teknis telaah sejawat seperti apa ya?

 

Jawaban/Tanggapan Narasumber:

  1. Reformasi birokrasi menuntut semua instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan pengawasan yang bisa mendorong peningkatan kualitas birokrasinya. Namun ternyata, APIP saat ini belum mampu sepenuhnya mendorong kualitas birokrasi tersebut. Oleh karena itu, tools IACM ini merupakan pendekatan yang paling cocok dan relevan untuk memberikan peta jalan untuk mengembangkan APIP menuju APIP kelas dunia sesuai cita-cita dan visi reformasi birokrasi. IACM ini digunakan di 86 negara, risetnya di 32 negara, dan direferensikan langsung oleh the IIA. Dalam evaluasi level IACM, tentu saja suatu APIP bisa turun level-nya. Hal ini contohnya bisa karena anggaran APIP yang dibatasi/diperkecil, Inspekturnya diganti, kewenangannya dibatasi, dan sebagainya. Dengan kondisi saat ini, APIP kita sulit untuk naik ke level 4 karena iklim nasionalnya belum ada. Contohnya komite audit di masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L) belum bisa terbentuk karena memang ini membutuhkan landasan hukum/undang-undang.
  2. Best practices untuk Quality Assurance yang biasa terdapat pada KAP adalah sampling dilakukan pada 2 s.d. 3 penugasan saja. Dari sampling atas penugasan ini, nanti kita lihat program kerjanya, kertas kerjanya, dan penyusunan laporannya seperti apa. Selanjutnya juga dilihat apakah pedoman-pedoman yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sudah tersedia atau belum. Permenpan tentang Telaah Sejawat hanya sebagai referensi saja dan ini kemudian dipermudah melalui pedoman kita (Pedoman Telaah Sejawat AAIPI).

 

  1. Pak Aditya, Itjen Kementerian Pariwisata

Pertanyaan/Komentar:

Apakah temuan auditor mengandung konsekuensi hukum? Bagaimana implikasi hukum hasil audit kita?

 

Jawaban/Tanggapan Narasumber:

Dalam fungsi internal audit, sudah menjadi kewajiban/tugas untuk melaporkan adanya temuan penyimpangan secara berjenjang ke atasan dan bila perlu sampai kepada aparat penegak hukum.

 

  1. Pak Abu Bakar, Inspektorat Kementerian BUMN

Pertanyaan/Komentar:

  1. Sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh Menpan/BPKP, apakah di semua APIP masih diharuskan menyusun pedoman tersendiri?
  2. Supaya APIP lain bisa berlari kencang seperti APIP Kementerian Keuangan, harap asosiasi memikirkan juga remunerasi seperti di Kementerian Keuangan.

 

Jawaban/Tanggapan Narasumber:

  1. Perangkat profesi AAIPI telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Pengurus Nasional yang anggotanya juga berasal dari APIP-APIP K/L melalui Inspektur Jenderalnya. Dengan demikian perangkat profesi ini adalah kesepakatan nasional yang seharusnya diikuti oleh unit-unit APIP secara nasional.
  2. Itjen Kementerian Keuangan membuka diri kepada seluruh APIP untuk belajar bersama. Apa yang bisa dikontribusikan tentu kami bantu. Kami pun di Itjen Kementerian Keuangan bukan berarti berdiam, kami berusaha terus berkembang karena bila tidak jangan-jangan besok level kami turun.

 

  1. Pak Muslim, Itjen Kementerian Pariwisata

Pertanyaan/Komentar:

Terkait aspek legalitas, siapakah yang harus di-refer? Apakah AAIPI atau Menpan? Hal ini karena Menpan juga punya pedoman-pedoman seperti itu? Dasar hukum standar/pedoman ini apa untuk bisa diterapkan di K/L?

Jawaban/Tanggapan Narasumber:

Asosiasi saat ini sudah berkirim surat ke Menpan bahwa kita sudah memiliki tiga perangkat profesi dan meminta Menpan mendukung pelaksanaan tiga perangkat ini. Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terbit Surat Edaran Menpan untuk men-endorse penerapan tiga perangkat profesi kita, semoga.

Setelah berakhirnya sesi tanya-jawab, maka berakhir pula acara Workshop Perangkat Profesi AAIPI kali ini. Workshop kemudian ditutup dengan makan siang dan ramah tamah antar peserta.

 

Comments


Add Comment