Jakarta, 21 November 2024, berlangsung Forum Audit Intern dan Kongres AAIPI bertema “Arahkan Nilai Pengawasan: Cegah Kebocoran, Bangun Keberlanjutan, dan Raih Pertumbuhan Tinggi” di Aula Gandhi BPKP Pusat. 

Dalam forum ini, diadakan diskusi bersama Daniel Ortega Nieto selaku Senior Public Sector Specialist at the World Bank tentang “ Governance Risk Assessment System: Data Analytics to Deter Corruption”. “GRAS merupakan suatu inovasi sistem yang dapat mengidentifikasi 200 potensi risiko dalam belanja negara, yang telah dicoba pada Pemerintahan di Brazil’, ujar Daniel. 

Penerapan GRAS dan data science dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. GRAS bisa jadi senjata baru bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. 

Selain seminar, Forum Audit Intern juga mendatangkan 4 panelis dari berbagai latar belakang dan instansi. Panel diskusi dipandu oleh Koordinator Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP, Bapak Agus Setiawan. 

Kukuh Agung Pribadi Inspektur Kementerian Investasi dan HIlirisasi/ BKPM menyampaikan, “Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mengandalkan investasi dan hilirisasi. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan, seperti Omnibus Law dan kemudahan perizinan melalui OSS-RBA”. [APR]

APIP harus berperan aktif dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan," kata Teuku Riefky Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia. Pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan masalah ekonomi lainnya serta menimbulkan efek lingkungan lain, seperti degradasi lingkungan atau kontribusi terhadap pemanasan global. “ Apabila berdampak pada lingkungan, hukum perdata lingkungan dapat digunakan dalam penegakan hukum lingkungan, mencakup penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan”, tambah Jasmin Ragil Utomo, Ahli pada Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugasnya, APIP dapat memanfaatkan berbagai instrumen pengawasan, seperti Integrated Assurance dan MRPN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional). Kedua instrumen ini memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan efektif, seperti yang disampaikan Sidi Purnomo, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP.  

Dengan meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan, APIP dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Forum Audit Intern ini diadakan dalam satu rangkaian Kongres AAIPI 2024 yang juga bertujuan untuk memilih anggota Dewan Pengurus Nasional periode 2024-2027.