BUKITTINGGI (7/11/2025) – DPW AAIPI Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat Tahun 2025,  bertempat di Istana Bung Hatta Bukittinggi, yang dihadiri secara daring oleh Iwan Taufiq Purwanto selaku Ketua DPN AAIPI, R. Ersi Soenarsih selaku Direktur Eksekutif DPN AAIPI, dan Manajemen Eksekutif DPN AAIPI, serta dihadiri secara luring oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Inspektur Provinsi Sumatera Barat, dan seluruh Inspektur Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat. 

Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Barat Tahun 2025 ini memiliki agenda utama untuk memilih Ketua Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Sumatera Barat tahun 2025-2028. Hasilnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Arif Ardiyanto terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah AAIPI Sumatera Barat tahun 2025-2028. Arif Ardiyanto menyampaikan bahwa kongres ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran kita sebagai penjaga integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam Kongres ini, Iwan Taufiq Purwanto selaku Ketua Umum DPN AAIPI menyampaikan bahwa organisasi profesi  berperan penting terutama dalam peningkatan kompetensi auditor dan berbagi pengetahuan mengenai praktik pengawasan. Iwan Taufiq Purwanto juga berterimakasih atas peran serta pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini dalam mendukung peran auditor intern pemerintah.

Sebagai Ketua DPW AAIPI Sumatera Barat terpilih, Arif menegaskan bahwa organisasi ini bukan hanya milik para auditor, tetapi milik bangsa. Kita memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

AAIPI memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pengawasan yang adaptif dan berintegritas. Kita harus menjadi katalisator perubahan, bukan sekadar pengamat. Kita harus mampu memberikan rekomendasi yang tajam, berbasis risiko, dan berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola. Kita harus hadir bukan hanya saat terjadi masalah, tetapi sejak awal proses perencanaan dan pelaksanaan program. [CAPS]