thumb

AAIPI MELAKSANAKAN KONGRES 2024

Kamis, 21/11 bertempat di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Ketua Umum DPN AAIPI Agustina Arumsari beserta Plt. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh selaku Dewan Pembina AAIPI membuka Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2024 yang dihadiri oleh 36 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dari 36 Provinsi di Indonesia, para pimpinan APIP Kementerian dan Lembaga, serta pimpinan APIP Daerah, guna memilih kepengurusan baru DPN AAIPI periode 2024-2027. 

Kongres ini menghasilkan pesan kuat tentang pentingnya sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pembangunan nasional.

Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan bahwa APIP harus berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. "APIP bukan lagi sekedar pengawas (watchdog), tetapi juga pencipta nilai (value creator) yang memberikan jaminan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembangunan nasional," ungkap Ateh di Jakarta, Kamis (21/11).

Ateh menegaskan bahwa APIP harus adaptif dan transformatif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam transformasi APIP. "Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM menjadi tantangan yang harus diatasi. Peningkatan kapabilitas SDM merupakan fondasi bagi APIP untuk memberikan value delivery yang optimal," jelas Ateh.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sekaligus Ketua Umum DPN AAIPI, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa kolaborasi dan sinergi antar APIP sangat diperlukan dalam mewujudkan integrated assurance. "APIP kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus bersinergi dalam pengawasan. Hanya dengan cara itu, kita dapat mengawal pembangunan nasional secara efektif," tegas Agustina.

Kongres AAIPI Tahun 2024 ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen APIP dalam meningkatkan profesionalisme, menerapkan standar audit dan kode etik, serta meningkatkan kompetensi auditor. Dengan demikian, APIP dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. [APR]