Jakarta, (14/04/2026) - Dalam rangka memperkuat kapasitas APIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) kembali mengadakan webinar bertema “Desain Pengawasan” sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan APIP untuk menyusun pengawasan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis risiko. Webinar ini diikuti oleh auditor intern dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan di bidang pengawasan, yang berpartisipasi melalui Zoom Meeting dan live streaming.

Webinar dibuka dengan Keynote Speech dari Bapak Dr.Arief Tri Hardiyanto, M.B.A, Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Ketua Komite Pengembangan Profesi AAIPI. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya desain pengawasan yang mampu mengantisipasi risiko strategis sekaligus memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui rekomendasi yang aplikatif dan solutif.

Sesi utama menghadirkan Bapak Moch Fahrudin, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, sebagai narasumber. Beliau menyampaikan bahwa desain pengawasan perlu disusun secara sistematis dengan pendekatan berbasis risiko dan selaras dengan tujuan organisasi. Selain itu, perencanaan pengawasan harus memperhatikan prioritas risiko, efektivitas sistem pengendalian intern, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki, sehingga hasil pengawasan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi organisasi.

Diskusi berlangsung interaktif dengan dipandu oleh Bapak Mohammad Fahmi Kurniawan, Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait penerapan desain pengawasan berbasis risiko, tantangan implementasi di lapangan, serta strategi peningkatan kualitas hasil pengawasan.

Melalui kegiatan ini, AAIPI berharap APIP dapat semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Webinar ini menjadi salah satu bentuk komitmen AAIPI dalam mendorong peningkatan kualitas pengawasan intern pemerintah, sekaligus memperkuat peran APIP sebagai trusted advisor bagi pimpinan instansi. (EMH)